Laksanakan Program MBG, Yayasan Kemala Bhayangkari tekan MoU dengan DPW Ratu Prabu Sumbar

GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Sebuah langkah besar dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat di Sumatera Barat resmi dimulai. Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Sumatera Barat bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ratu Prabu Sumbar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebuah inisiatif yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan menjadi salah satu prioritas utama Kapolri.

Penandatanganan yang berlangsung di Dapur Umum Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG) Lolong, Padang, pada Kamis (tanggal tidak disebutkan), menjadi simbol kuat dari sinergi lintas institusi. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanata, dengan disaksikan oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Sumbar serta jajaran pengurus Bhayangkari.

Gerakan Nyata untuk Masyarakat Rentan

Program MBG merupakan implementasi nyata kepedulian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi, seperti anak-anak sekolah, ibu hamil, dan keluarga prasejahtera. Melalui kolaborasi antara SPPG Lolong Polda Sumbar dan DPW Ratu Prabu Sumbar, program ini menargetkan lebih dari 3.500 penerima manfaat di berbagai wilayah Kota Padang.

“Seluruh makanan yang diproduksi harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar gizi yang telah ditetapkan. Kami ingin memastikan setiap porsi yang diterima masyarakat bukan sekadar makanan, tetapi energi dan harapan untuk masa depan,” ujar Irjen Pol Gatot Tri Suryanata dalam sambutannya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Respons Cepat Kapolda untuk Dunia Pendidikan
Momentum penandatanganan MoU ini juga diwarnai dengan momen menarik ketika perwakilan Kepala Sekolah SMK 3 Padang menyampaikan keluhan bahwa pihaknya belum menerima bantuan dari program MBG. Tanpa ragu, Kapolda langsung menanggapi dengan sigap dan penuh empati.

“Tidak perlu curhat ke Presiden. Saya bersama Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar akan berikan langsung 240 porsi makanan bergizi untuk guru-guru SMK 3 Padang. Saya pastikan itu terealisasi segera,” tegas Kapolda dengan nada tegas namun penuh kepedulian.

Pernyataan tersebut disambut dengan tepuk tangan panjang dan rasa haru dari peserta acara, menandakan komitmen nyata jajaran kepolisian terhadap dunia pendidikan.

Komitmen Penuh Ratu Prabu Sumbar

Sementara itu, Ketua DPW Ratu Prabu Sumbar, Joni Putera Sikumbang, SH, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan seluruh tahapan program berjalan sesuai prosedur dan tepat sasaran.

“Penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah wujud komitmen nyata kami untuk mengawal proses mulai dari pengolahan bahan makanan, pemenuhan standar gizi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Semua dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Joni dengan tegas.

Menurutnya, sinergi antarorganisasi sosial dan lembaga pemerintah menjadi kunci keberhasilan program MBG. Selain memperkuat ketahanan pangan masyarakat, kerja sama ini juga menumbuhkan nilai solidaritas dan semangat gotong royong di tengah tantangan sosial-ekonomi pascapandemi.

Peran Bhayangkari dalam Mengawal Kualitas Gizi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua YKB Polda Sumbar, Ny. Sari Gatot Suryanata, menegaskan kesiapan jajarannya dalam memastikan mutu dan standar gizi yang ketat di setiap tahap pelaksanaan program.

“Bhayangkari tidak hanya hadir sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penjaga kualitas. Kami siap memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya lezat, tapi juga bergizi seimbang dan aman dikonsumsi,” ujarnya.

Koordinasi dan Ketepatan Data Jadi Kunci
Ketua Pelaksana Dapur Umum Lolong Polda Sumbar, Dola Indrayani Putri, menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor — mulai dari pengolahan bahan baku hingga pendataan penerima manfaat.

“Kami mendukung penuh program pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi. Data penerima manfaat harus sinkron dan akurat agar pembagian tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Menurut Dola, keamanan pangan menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Semua bahan makanan yang digunakan harus memenuhi standar higienitas dan diuji kelayakannya sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Langkah Konkret Menuju Ketahanan Gizi Nasional
Penandatanganan MoU ini menjadi bukti konkret sinergi antara Kepolisian, Bhayangkari, dan organisasi sosial dalam memperkuat ketahanan gizi masyarakat Sumatera Barat. Lebih dari sekadar program sosial, inisiatif ini merupakan bentuk nyata pelayanan humanis Polri dan mitra-mitranya kepada masyarakat.

Dengan semangat kolaboratif yang kuat, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pondasi untuk melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

(md/d)