GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Bertolak dari Masjid Raya Sumbar, hari ini Kamis siang (3/08/2023), lebih dari Seribu orang demonstran masyarakat Nagari Air Bangis, Pasaman Barat kembali menuju kantor Gubernur Sumatera Barat.
Iring-iringan masyarakat Nagari Air Bangis ini dikawal oleh Kepolisian Resor Kota Padang. Dan ini merupakan hari ke Empat masyarakat Air Bangis Pasbar menyampaikan tuntutannya.
Sebelumnya, Subuh tadi (3/08), Gubernur Mahyeldi telah menemui masyarakat yang mendemonya ini.
Gubernur pun sempat berdialog dengan pendemo yang berasal dari Air Bangis Pasaman Barat yang beristirahat di Masjid Raya Sumbar tersebut.
Dikabarkan susana sempat memanas, sebelum Mahyeldi berdialog dengan perwakilan demonstran.
"Pak Gubernur menemui para warga yang menuntut haknya ‘Kembalikan Tanah Kami’, ungkap Kepala Biro Adpim Setdaprov Sumbar Mursalim, Kamis 3/08/2023.
Mursalim juga menjelaskan, "warga Air Bangis ini sudah tiga hari melakukan unjuk rasa menuntut haknya di jalan Sudirman depan Kantor Gubernur.
"Dan Subuh tadi Bapak Gubernur sempat dicegat warga pendemo, untung ada jajaran Polresta Padang yang melakukan pengamanan di Masjid Raya, meski begitu Pak Gubernur tidak mengurungkan niatnya bertemu perwakilan warga,” tambah Mursalim.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menyebut demo warga Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dipicu oleh persetujuan gubernur atas penggunaan lahan untuk investasi seluas 30 ribu hektare.
Ketua DPRD Sumbar Supardi menyatakan pihaknya di DPRD akan mempelajari permasalahan yang terjadi di Nagari Air Bangis Pasaman Barat ini.
"Tentu kita akan mempelajari kasus tersebut, kabarnya menyangkut persetujuan gubernur terhadap usulan Menteri Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), tentu kita akan mendiskusikannya dengan Pemprov Sumbar" ujarnya, Rabu (2/8/2023). (deni).
Kunjungi :- Intragram GoAsianews
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment