 |
| Dok ; Pemerintah Kota Padang bersama stakeholder terus melakukan percepatan rehabilitasi daerah aliran sungai pascabencana banjir bandang 2025 lalu. |
GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) – Penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali menjadi sorotan. Kali ini, muncul dugaan bahwa BBM bersubsidi mengalir mendukung operasional proyek-proyek pasca bencana, yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Seakan upaya pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang mengawasi pendistribusian BBM subsidi terus digerogoti dari belakang oleh para mafia dilingkaran ini. Dan melencengnya pendistribusian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite yang diperuntukkan bagi masyarakat tertentu seperti nelayan, petani, pelaku UMKM, dan sektor transportasi umum telah menjadi rahasia umum di Sumatra Barat.
Berdasarkan penelusuran GoAsianews, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang menggunakan alat berat terhendus menggunakan BBM bersubsidi, seperti pada kegiatan pasca bencana pengendalian aliran sungai. Dalam praktek ini, pihak kontraktor mengadopsi suplai BBM subsidi dan non subsidi dalam penggunaan bahan bakar alat berat untuk menekan biaya operasional.
Terkait hal tersebut, aktivis dari alumni Universitas Indonesia, Sutan Hendy Alamsyah menilai, pengawasan distribusi perlu diperketat, terutama di wilayah yang tengah melakukan percepatan pembangunan pasca bencana.
“Alat berat dan kendaraan proyek bukan kategori penerima subsidi. Jika menggunakan BBM subsidi, itu jelas menyalahi aturan dan merugikan negara,” ujarnya, Minggu (15/02/2026).
Sementara itu, jauh sebelumnya pihak Hiswana Migas Sumbar telah nyinyir mengatakan agar para konsumen untuk selalu tertib dan taat aturan dalam memanfaatkan bahan bakar ini.
"Sebagai organisasi pengusaha di sektor minyak dan gas bumi (Migas), serta mitra resmi Pertamina dalam menyalurkan dan mendistribusikan energi kepada masyarakat dan industri, kami selalu berpesan di internal organisasi untuk terus menjaga pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan", ucap Ridwan Hosen, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Sumatera Barat.
"Dan saya tidak pernah jemu berpesan kepada teman-teman di internal organisasi, untuk selalu memantau pendistribusian agar tepat sasaran. Dan kami juga berharap kepada pihak pembeli BBM untuk konsekuen dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah," imbuhnya.
Sementara itu, pihak PT Pertamina (Persero) menyatakan bahwa mekanisme pembelian BBM subsidi saat ini telah menggunakan sistem digital untuk membatasi konsumen yang berhak. Kendati demikian, potensi penyalahgunaan tetap ada apabila pengawasan di lapangan lemah.
Pemerintah daerah dihimbau untuk memastikan kontraktor dan pelaksana proyek mematuhi ketentuan penggunaan BBM. Transparansi dalam pengadaan dan distribusi bahan bakar menjadi kunci agar anggaran pemulihan bencana tidak tercoreng praktik yang merugikan masyarakat kecil.
Dan masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM subsidi, agar penyalurannya tetap tepat sasaran. dan program subsidi energi benar-benar dirasakan oleh pihak yang berhak.
(deni)
Sebagai mitra kerja, Media online goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar