Kabalai/Kasatker Jangan Egois, Kegagalan Proyek Rentan Bermuara Hukum pada PPK

Paket kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sumatera Barat 1" yang berlokasi di Pulau Siberut Kab.Kepulauan Mentawai, dibawah pengawasan BPPW Sumbar. Dengan total anggaran terkontrak sebesar Rp. 26.319.315.000,00, dan Kontraktor Pelaksana PT.Somba Hasbo.

GoAsianews.com

Padang (SUMBAR) - Lakukan pemeliharaan pada bagian-bagian proyek yang tidak sesuai dengan spek dan RAB. Kepala Balai (Kabalai) dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) sebagai perpanjangan tangan Kementrian didaerah diharapkan jangan egois, hal tersebut dipesankan oleh penggiat hukum Afiyandri.SH, Sabtu (4/02/2023).

"Kabalai dan Kasatker jangan egois hanya demi menjaga karir dan namanya ditingkat pusat, dan mengklise laporan kinerjanya atas program-program yang dilaksanakan didaerah," tegas Afi, pada GoAsianews.com.

"Terjadinya kerusakan-kerusakan infrastruktur secara dini yang jauh dari usia perencanaan yang telah di tafsir, ini merupakan sebuah bukit nyata adanya hasil perkerjaan yang tidak sesuai spek dan RAB, namun tidak dilakukan penanganan yang tepat dan terukur pada masa pelaksanaan perkerjaan, justru penanganan dilakukan pada saat masa pemeliharaan (pasca PHO).

"Melakukan pemeliharaan (perbaikan pasca PHO) pada hasil perkerjaan yang telah diketahui sebelumnya tidak sesuai spek dan RAB merupakan tindakan yang jelas-jelas menyalahi aturan. Dan hal ini tentu sangat merugikan Daerah dan masyarakat sebagai penerima manfaat," tegas Afi.

"Seiring dengan habisnya waktu pelaksanaan, proyek yang diklaim telah sesuai spek dan RAB masuk pada tahapan pemeliharaan dan FHO, tak jarang akhirnya hal tersebut bermasalah keranah hukum, karena didapati adanya temuan oleh masyarakat/LSM dan pihak berwenang /APH.

"Dan matapisau hukum ujung-ujungnya akan bermuara pada PPK. Mestinya hal ini tidak terjadi, jika Kabalai / Kasatker benar-benar memposisikan diri sebagai leader, dan tidak hanya sekedar memikirkan terkait serapan anggaran dan laporan diatas kertas demi menjaga karir serta nama baik ditingkat pusat. Mestinya Kabalai dan Kasatker harus terbuka atas segala informasi dari luar (masyarakat, media, LSM dan lainnya) atas segala hal yang terkait dengan kegiatan proyek, meskipun itu informasi miring, dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang leader untuk melakukan kroscek secara mendalam."

Afi mengingatkan, semoga peristiwa hukum yang terjadi baru-baru ini, yaitu pada paket kegiatan Pembangunan Rusun Sijunjung, yang dilakukan pada 2018 silam dengan pagu anggaran senilai Rp13 miliar tidak lagi terulang (Kejaksaan Tinggi Sumbar tetapkan Lima orang tersangka, satu diantaranya adalah PPK), padahal dalam pelaksanaannya proyek Kementrian PUPR ini didampingi oleh TP4D Kejaksaan Tinggi Sumbar disaat itu," ulas Afi.

Dan semoga, dengan terus bertambahnya jumlah e-Katalog Sektoral pada Bidang Sumber Daya Air , Bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan di Kementerian PUPR akan berbias nyata dalam mewujudkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang lebih baik," harapnya.

(deni)