Baru dibangun Embung Unand Alami Kerusakan Parah, Ini Penjelasan BWSS V Padang dan Tanggapan LMR-RI Sumbar

GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) — Embung di kawasan kampus Universitas Andalas (Unand) yang baru selesai dibangun pada tahun 2024 silam, kini terpantau mengalami kerusakan yang cukup parah.

Kerusakan dini pada Embung yang dibangun Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, melalui APBN yang dikelola oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) ini menuai sorotan publik, mengingat proyek tersebut masih tergolong baru, terlaksana saat kepemimpinan Kabalai Muhammad Dian Al Ma'aruf, yang saat ini menjabat sebagai Plt. Direktur Sungai dan Pantai Dirjen SDA Kementerian PU, namun embung sudah menunjukkan penurunan kualitas pada sejumlah bagian konstruksinya.

Menanggapi hal tersebut, pihak BWSS V Padang memberikan penjelasan sebagai berikut, ;

1. Penyebab Kerusakan,
Kerusakan beton pembatas sepanjang ±10 meter murni disebabkan oleh faktor alam (force majeure). Wilayah Padang dilanda bencana hidrometeorologi pada 27-28 November 2026 dengan curah hujan sangat tinggi yang memicu tekanan hidrostatik dan pergeseran tanah.

2. Status Penanganan,
Tim teknis telah melakukan peninjauan lapangan. Kerusakan dikategorikan sebagai dampak bencana alam

3. Langkah Perbaikan,
Perbaikan kerusakan ini diusulkan melalui kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) TA 2026 untuk memulihkan fungsi infrastruktur dan menjamin ketersediaan air baku bagi Kampus serta RS Unand.

Dikarenakan kerusakan pada embung dikhawatirkan tidak hanya mengganggu fungsi penyediaan cadangan air, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar terhadap lingkungan/bangunan di sekitar kawasan embung, diharapkan pihak BWSS V Padang segera melakukan penanganan / rehab rekon terhadap embung tersebut.

Pastikan Akuntabilitas dalam Proses Pembangunan. LMR RI Sumbar Desak APH Lakukan Audit

Terkait kerusakan dini pada Embung Unand, aktivis alumni Universitas Indonesia (UI), Ir. Sutan Hendy Alamsyah, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap proyek infrastruktur tersebut, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan. Hal tersebut disampaikan Sutan pada GoAsianews, Senin (9/03/2026).

Menurut Sutan yang juga Ketua Lembaga Missi Reclasseering Republik Indonesia (LMR RI) Sumatera Barat ini, "menjadikan faktor alam sebagai alasan utama kerusakan berpotensi menutupi kemungkinan adanya persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek", sebutnya.

"Proyek infrastruktur publik harus memenuhi standar kualitas, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan".

“Jangan sampai faktor alam dijadikan tumbal untuk menutupi kemungkinan adanya kelalaian dalam pembangunan. Infrastruktur publik dibangun menggunakan anggaran negara, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Ia menilai audit ulang penting dilakukan untuk menelusuri berbagai aspek teknis, mulai dari proses perencanaan, kualitas material, pelaksanaan pekerjaan hingga pengawasan proyek. Dengan audit yang transparan, menurutnya, publik dapat mengetahui penyebab sebenarnya dari kerusakan yang terjadi.

Sutan juga menekankan, bahwa langkah ini bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat berjalan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.

“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat. Jika memang ada kesalahan dalam perencanaan atau pengerjaan, maka harus ada evaluasi bahkan penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran,” tegasnya.

Ia berharap Aparat Penegak Hukum, bersama lembaga pengawas terkait, dapat segera melakukan pemeriksaan teknis dan audit independen terhadap proyek Embung Unand. Dengan demikian, ke depan pembangunan infrastruktur di daerah dapat dilakukan dengan lebih profesional dan bertanggung jawab.

Kasus kerusakan Embung Unand sendiri menjadi perhatian publik, karena proyek tersebut diharapkan berfungsi sebagai fasilitas yang dirancang untuk mendukung ketersediaan air baku bagi kampus Universitas Andalas serta Rumah Sakit Universitas Andalas.

Secara teknis, embung tersebut memiliki kapasitas tampung sekitar 30 ribu meter kubik air, yang berfungsi sebagai cadangan air baku untuk berbagai kebutuhan di lingkungan kampus. Air yang tertampung nantinya dapat diolah untuk mendukung aktivitas akademik maupun layanan kesehatan.
(deni)