KPK Ditantang Ungkap Praktik Korupsi di Sektor Keuangan.

 

GoAsianews.com

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang untuk turun tangan menyelisik dugaan praktik korupsi di industri keuangan. Keberanian Ketua KPK Firli Bahuri cs dipercaya bisa mengembalikan kepercayaan publik di tengah anggapan tidak optimalnya kinerja Lembaga Antirasuah tersebut.

Pengamat ekonomi dan politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menyebut pembenahan di industri keuangan terjadi menyusul maraknya kasus gagal bayar. Lembaga Antirasuah dianggap ikut punya tugas dalam masalah ini seiring bertambah gemuknya struktur organisasi KPK.

Bertambahnya direktorat baru yang berkaitan dengan sektor swasta di KPK harus diikuti dengan optimalnya kinerja Lembaga Antikorupsi dalam mengungkap skandal korupsi yang merugikan negara. Salah satunya potensi praktik korupsi sehubungan dengan merebaknya kasus di industri keuangan Indonesia.

"Selama ini KPK lebih jago tangkap tangan tapi KPK belum berbuat banyak pada pembenahan sektor keuangan. KPK harus memiliki pemahaman bahwa pembenahan sektor keuangan adalah kunci bagi penyelamatan ekonomi negara," kata Salamuddin di Jakarta, Jumat, 20 November 2020.

Salamuddin menegaskan jika ingin berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara, KPK seharusnya berperan dalam membenahi industri keuangan. Saat ini terdapat jutaan orang yang dirugikan akibat dugaan kongkalikong antara pengusaha dengan sejumlah oknum pejabat, hingga otoritas pengawas.

Dia berharap dengan struktur yang kian gemuk ini, KPK harus mulai berkonsentrasi pada upaya pemberantasan korupsi demi membenahi sektor keuangan. Hal ini membuat KPK dapat berkontribusi dan berkolaborasi dalam reformasi sektor keuangan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Sekarang legistimasi KPK sedang turun, tapi dia dapat mengembalikan kepercayaan publik apabila KPK dapat membenahi sektor keuangan. Sekarang momentumnya untuk masuk dengan kondisi sektor keuangan yang serampangan begini," tegas dia.

Belasan perusahaan di sektor keuangan disebut mengalami masalah akibat adanya manipulasi hingga praktik korupsi. Presiden Jokowi pun pernah menginstruksikan bawahannya segera mereformasi sektor keuangan demi menghentikan kerugian yang dialami masyarakat.

Namun, bukannya berkurang, jumlah kasus di industri keuangan malah kian bertambah dari waktu ke waktu akibat lambatnya penanganan dan minimnya pengawasan. Berangkat dari fenomena ini, Salamuddin mendesak KPK segera turun tangan membongkar kasus di sektor keuangan.

"Kalau KPK berhasil menata ini, tentu kredit poin bagi KPK karena sektor keuangan adalah kunci ekonomi negara. Jadi jangan cuma yang APBN yang diberesi, masih banyak uang lain yang beredar di perbankan, asuransi dan lembaga keuangan lainnya," tegas Salamuddin.(Ogi)