"Kalau Pemerintah Dinilai Tidak Baik", Presiden Prabowo: Gantilah Dengan Damai

Presiden Prabowo Subianto saat pidato dalam agenda Rapat Kerja Pemerintah yang berlangsung di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

GoAsianews.com
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal tersebut disinggungnya dalam Rapat Kerja Pemerintah yang berlangsung di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).

Dalam kutipan pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengganti pemerintah jika dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik. Namun, ia menekankan bahwa pergantian tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang sah dan damai.

"Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai," ujar Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa terdapat berbagai jalur konstitusional yang dapat ditempuh, seperti melalui pemilihan umum maupun proses impeachment yang melibatkan lembaga negara.

"Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR, dilakukan, tidak masalah," jelasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung sejarah pergantian kepemimpinan di Indonesia yang menurutnya berlangsung secara damai dan melalui proses konstitusional. Ia menyebut sejumlah tokoh nasional sebagai contoh.

"Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Soekarno turun dengan damai. Suharto turun dengan damai. Gusdur turun dengan damai. Melalui proses. Tidak melalui kekerasan," katanya.

Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap prinsip demokrasi, serta pentingnya menjaga stabilitas politik melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi.
(rd)