Goasianews.com
Jakarta - Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas nasional. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar meningkatkan daya saing bangsa serta pemerataan ekonomi dan keadilan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 107,3 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Kepercayaan yang besar ini menjadi amanah bagi Kementerian PUPR selaku pelaksana kebijakan.
“(Anggaran yan besar) Bukan menjadi kebanggaan, tapi merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan dengan baik kepada masyarakat,” tegas Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam berbagai kesempatan.
Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, Kementerian PUPR pun menyadari tantangan yang ada bukan hanya dalam hal memastikan pembangunan infrastruktur berjalan baik dan lancar sesuai target, tapi juga bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi publik. Oleh karenanya setiap program dan capaian harus diinformasikan dan dikomunikasikan secara tepat dan akurat sebagai bentuk laporan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti mengatakan, penting bagi Kementerian PUPR untuk terus membangun nation trust dan nation branding, hal ini diperlukan guna membangun persepsi positif masyarakat terhadap Pemerintah. Anita mengungkapkan hal tersebut saat membuka workshop media spokesperson training and coaching Kementerian PUPR di ruangan Media Center Kementerian PUPR, Jumat (27/10)
“Workshop diharapkan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi narasumber utama untuk membangun branding Kementerian PUPR”, ujar Anita.
Dalam rangka penguatan branding, workshop media spokesperson training and coaching ditujukan bagi pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian PUPR. Di waktu mendatang, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR berharap diadakan pelatihan serupa bagi para Kepala Balai dan Satker di daerah-daerah sebagai pelaksana kebijakan di Kementerian PUPR.
Kementerian PUPR meyakini bahwa fungsi setiap narasumber atau spokeperson utama selaku brand ambasador harus dioptimalkan. Penting untuk memastikan narasumber atau spokeperson tersebut memiliki kesiapan yang matang saat berhadapan dengan publik dan media massa.
Kepala Biro Komuniasi Publik Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan, Workshop ini sekaligus menindaklanjuti pesan Presiden RI Joko Widodo minggu lalu di Istana Bogor pada seluruh Sekretaris Jenderal dan pejabat komunikasi publik, yaitu untuk lebih mengefektifkan peran komunikasi publik.
Materi workshop media spokesperson training and coaching disampaikan oleh Prita Laura, salah seorang jurnalis senior televisi swasta. Acara workshop media spokesperson training and coaching juga sekaligus menandai reaktivasi media center untuk kehumasan dan komunikasi publik Kementerian PUPR.
#GAnews / Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar