GoAsianews.com
Jakarta - Konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia hingga kini masih terus terjadi, dan hal ini kerap memicu ketegangan antara masyarakat dengan pihak korporasi maupun aparat penegak hukum.
Terkait kondisi ini, Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama angkat bicara, Ia menegaskan bahwa persoalan agraria bukan semata-mata soal sengketa tanah, melainkan menyangkut keadilan, kehadiran dan keberpihakan negara kepada rakyat.
Menurut Benny Utama, dalam sejumlah kasus yang terjadi di berbagai wilayah, masyarakat adat dan pejuang agraria justru kerap berhadapan dengan tindakan kriminalisasi ketika memperjuangkan hak atas tanah mereka. Kondisi tersebut dinilai menjadi sorotan serius terkait keberpihakan aparat penegak hukum dalam menangani konflik agraria.
“Konflik agraria bukan cuma soal tanah. Ini soal siapa yang benar-benar dilindungi oleh negara,” ujar Benny Utama.
Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum (APH) tetap menjalankan tugas secara profesional dan mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat. Benny menilai hukum seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan tunduk pada kepentingan korporasi ataupun kelompok tertentu.
Benny Utama juga meminta pemerintah untuk lebih serius menyelesaikan konflik agraria yang berlarut-larut, terutama yang melibatkan masyarakat adat dan kelompok rentan. Menurutnya, penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog yang adil serta menghormati hak-hak masyarakat.
“Jangan sampai rakyat kecil yang mempertahankan tanahnya justru diposisikan sebagai pelanggar hukum. Negara harus hadir memberi perlindungan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah, dapat mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani persoalan agraria, agar konflik tidak semakin meluas di tengah masyarakat. (deni)
Posting Komentar