Kunjungi Ketua DPD-RI, "Panglima TNI Dukung Aparat Tak Represif ke Mahasiswa"

Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menerima kunjungan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, di Rumah Dinas Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (9/4/2022). Foto/Ist

GoAsianews.com

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendukung pernyataan dari Ketua DPD LaNyala Mahmud Mattalitti agar para aparat keamaanan termasuk prajurit TNI dan polisi tidak bertindak represif ketika menghadapi demo mahasiswa di Istana pada Senin, 11 April 2022, besok.

Hal itu disampaikan Andika saat berkunjung ke rumah dinas LaNyala di Jakarta, Sabtu, 9 April 2022. Jenderal Andika Perkasa menyampaikan para prajurit TNI akan menjalankan tugasnya sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya saat membantu polisi.

"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Pasukan kami memang sudah di-BKO (diperbantukan) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi, kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya,” kata Andika ke LaNyalla, dikutip media ini dari Pikiran Rakyat, Minggu (10/4/2022).

Andika meyakini bahwa unjuk rasa merupakan hak politik seluruh warga yang dilindungi oleh konstitusi negara UUD 1945. Namun, ia mengingatkan, para demonstran jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang membuat kerugian.

LaNyala menjelaskan suara rakyat dari mahasiswa harus dihargai dan diterima dengan baik. Untuk itu, ia meminta aparat untuk bertugas mengawal aksi unjuk rasa.

Rencana demo yang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan digelar serentak di berbagai kota, utamanya di Jakarta, pada 11 April 2022.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke kepolisian mengenai rencana aksi itu. Lantas ia berharap kepolisian tidak membubarkan paksa unjuk rasa mahasiswa tersebut.

BEM SI menargetkan ada sekitar 1.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan. Para mahasiswa, yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan kampus swasta itu, mendesak Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegas terhadap wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa presiden.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan sembako di pasar. Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengusut tuntas mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja para menteri. (red)