Goasianews.com
JAKARTA- Di acara Indonesia Develompment Forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir sebagai narasumber. Di forum tersebut, Tjahjo sempat membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengakselerasi derap pembangunan. Tjahjo juga sempat menyinggung peran serta posisi Bappenas sebagai lembaga strategis dalam merumuskan format perencanaan pembangunan nasional.
"Kita ingin mengembalikan peran dan fungsi Bappenas, untuk memastikan proses pembangunan," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (10/7).
Menurut Tjahjo, bicara tentang konsep pembangunan banyak perubahan yang terjadi. Misalnya, di zaman Bung Karno, ada program jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di era Presiden Soeharto, Gus Dur sampai Presiden Megawati, konsep pembangunannya juga jelas. Tapi begitu pemilihan presiden digelar secara langsung, konsep pembangunan tergantung kepada siapa yang terpilih dalam pemilihan. Artinya, janji kampanye calon presiden terpilih, itu yang jadi program jangka pendek dan menengah pembangunan. Begitu juga dengan program jangka pendek dan menengah di daerah seiring digelarnya pemilihan langsung.
"Begitu pemilihan langsung, janji politik presiden, seorang bupati, seorang gubernur, begitu jadi itu merupakan program jangka pendek, jangka panjang pemerintahan," katanya.
Tentu tak mudah merumuskan konsep pembangunan yang terintegrasi. Terlebih Indonesia, bukanlah negara yang secara geografis kecil. Indonesia, adalah negara kepulauan yang besar. Negara yang majemuk. Karena itu tantangannya pun sangat besar pula.
"Geografis adalah tantangan yang dihadapi. Juga bagaimana menggerakkan dan mengoganisir masyarakat," ujarnya.
Bappenas kata dia, punya peran penting dalam merumuskan cetak biru perencanaan pembangunan nasional. Misalnya, seperti apa pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang hendak dilaksanakan. Termasuk didalamnya pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Bagaimana cara mengurangi angka kemuskinan dan angka pengangguran dalam konteks problem ketimpangan sosial," katanya.
Bicara ketimpangan, lanjut Tjahjo, harus diakui masih terjadi di berbagai sektor. Karena itu yang terus diupayakan pemerintah, adalah membangun konektivitas dan aksesibilitas. Sehingga antar wilayah yang saling mendukung dan tersambung. Dengan begitu, masalah seperti disparitas harga sedikit demi sedikit bisa dikikis. Dan, ia bersyukur, kini tngginya perbedaan harga mulai bisa disatukan.
"Indonesia itu satu dari Sabang sampai Merauke. Kini sudah sambung menyambung dengan program yang direncanakan oleh Bapennas, mulai dari infrastruktur ekonomi dan sosialnya," kata Tjahjo.
Dalam kesempatan itu juga Tjahjo menyorot soal belanja pemerintah daerah. Menurut dia, harus diakui masih ada yang belum tepat sasaran. Ini jadi tantangan yang memerlukan perhatian para kepala daerah. Masalah lain yang jadi tantangan pembangunan adalah tumpang tindihnya aturan. Masalah ini cukup menghambat akselerasi pembangunan.
"Indonesia itu negara UU, ada 43 ribu lebih aturan yang melimputi peraturan mulai peraturan pemerintah pusat sampai daerah, belum peraturan camat, belum peraturan kepala desa, salah sedikit ditunggu oleh KPK, oleh kejaksaan oleh polisi. Ini problem," katanya.
Problem lainnya, kata dia, kehati-hatian para pemangku kebijakan dalam melakukan inovasi. Ada semacam ketakutan, inovasi yang dilakukan berbuah kasus hukum. Padahal inovasi sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan.
"Arah kebijakan Bapak Jokowi dengan nawacitanya yang sudah dijelaskan secara detail, Insya Allah tahun ini pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial selesai. Setiap kecamatan harus punya puskesmas lengkap dengan dokter dan obatnya, rumah sakit rujukan, dengan pelabuhannya, ada sekolahannya, harus bisa terwujud," tuturnya.
Tantangan lainnya, kata Tjahjo menyangkut bagaimana meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Misalnya ia contohkan masalah gizi anak. Ini masih jadi problem yang memerlukan perhatian bersama. Tapi untuk kontek pembangunan infrastruktur, telah sesuai jalur. Walau itu juga banyak menghadapi tantangan. Namun Tjahjo yakin, bila perencanaan pembangunan bisa disusun dengan fokus, segala tantangan bisa dijawab.
"Jadi saya kira kuncinya ada pada masalah perencanaan anggaran. Mohon perencanaan anggaran juga harus dilihat secara detail, programnya apa, dan memastikan program itu bisa berjalan," kata dia.
Intinya program pembangunan itu katanya harus fokus. Ia pun kemudian bercerita saat berkunjung ke perbatasan awal- awal jadi Mendagri. Di sebuah wilayah perbatasan, ia temui terminal bis yang megah tapi terbengkalai. Artinya, dalam membangun terminal itu tak fokus. Tidak direncanakan dengan matang. Akhirnya terminal itu sia-sia.
"Sebuah waduk di Jawa Barat, yang meletakkan batu pertama waktu itu jaman presiden pertama Bung Karno, tapi baru diselesaikan, dialirkan airnya oleh Pak jokowi. Jadi antara perencanan, dan memastikan program ini selesai atau tidak penting. Jangan pokoknya bangun dulu. Contoh Hambalang itulah, kusut itu," kata Tjahjo.
Arahan Presiden Jokowi sendiri cukup jelas kata Tjahjo. Kepala negara selalu menekankan pentingnya membangun konektivitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini sangat penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien.
JAKARTA- Di acara Indonesia Develompment Forum yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir sebagai narasumber. Di forum tersebut, Tjahjo sempat membeberkan sejumlah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengakselerasi derap pembangunan. Tjahjo juga sempat menyinggung peran serta posisi Bappenas sebagai lembaga strategis dalam merumuskan format perencanaan pembangunan nasional.
"Kita ingin mengembalikan peran dan fungsi Bappenas, untuk memastikan proses pembangunan," kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (10/7).
Menurut Tjahjo, bicara tentang konsep pembangunan banyak perubahan yang terjadi. Misalnya, di zaman Bung Karno, ada program jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian di era Presiden Soeharto, Gus Dur sampai Presiden Megawati, konsep pembangunannya juga jelas. Tapi begitu pemilihan presiden digelar secara langsung, konsep pembangunan tergantung kepada siapa yang terpilih dalam pemilihan. Artinya, janji kampanye calon presiden terpilih, itu yang jadi program jangka pendek dan menengah pembangunan. Begitu juga dengan program jangka pendek dan menengah di daerah seiring digelarnya pemilihan langsung.
"Begitu pemilihan langsung, janji politik presiden, seorang bupati, seorang gubernur, begitu jadi itu merupakan program jangka pendek, jangka panjang pemerintahan," katanya.
Tentu tak mudah merumuskan konsep pembangunan yang terintegrasi. Terlebih Indonesia, bukanlah negara yang secara geografis kecil. Indonesia, adalah negara kepulauan yang besar. Negara yang majemuk. Karena itu tantangannya pun sangat besar pula.
"Geografis adalah tantangan yang dihadapi. Juga bagaimana menggerakkan dan mengoganisir masyarakat," ujarnya.
Bappenas kata dia, punya peran penting dalam merumuskan cetak biru perencanaan pembangunan nasional. Misalnya, seperti apa pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang hendak dilaksanakan. Termasuk didalamnya pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Bagaimana cara mengurangi angka kemuskinan dan angka pengangguran dalam konteks problem ketimpangan sosial," katanya.
Bicara ketimpangan, lanjut Tjahjo, harus diakui masih terjadi di berbagai sektor. Karena itu yang terus diupayakan pemerintah, adalah membangun konektivitas dan aksesibilitas. Sehingga antar wilayah yang saling mendukung dan tersambung. Dengan begitu, masalah seperti disparitas harga sedikit demi sedikit bisa dikikis. Dan, ia bersyukur, kini tngginya perbedaan harga mulai bisa disatukan.
"Indonesia itu satu dari Sabang sampai Merauke. Kini sudah sambung menyambung dengan program yang direncanakan oleh Bapennas, mulai dari infrastruktur ekonomi dan sosialnya," kata Tjahjo.
Dalam kesempatan itu juga Tjahjo menyorot soal belanja pemerintah daerah. Menurut dia, harus diakui masih ada yang belum tepat sasaran. Ini jadi tantangan yang memerlukan perhatian para kepala daerah. Masalah lain yang jadi tantangan pembangunan adalah tumpang tindihnya aturan. Masalah ini cukup menghambat akselerasi pembangunan.
"Indonesia itu negara UU, ada 43 ribu lebih aturan yang melimputi peraturan mulai peraturan pemerintah pusat sampai daerah, belum peraturan camat, belum peraturan kepala desa, salah sedikit ditunggu oleh KPK, oleh kejaksaan oleh polisi. Ini problem," katanya.
Problem lainnya, kata dia, kehati-hatian para pemangku kebijakan dalam melakukan inovasi. Ada semacam ketakutan, inovasi yang dilakukan berbuah kasus hukum. Padahal inovasi sangat penting dalam mempercepat proses pembangunan.
"Arah kebijakan Bapak Jokowi dengan nawacitanya yang sudah dijelaskan secara detail, Insya Allah tahun ini pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial selesai. Setiap kecamatan harus punya puskesmas lengkap dengan dokter dan obatnya, rumah sakit rujukan, dengan pelabuhannya, ada sekolahannya, harus bisa terwujud," tuturnya.
Tantangan lainnya, kata Tjahjo menyangkut bagaimana meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan. Misalnya ia contohkan masalah gizi anak. Ini masih jadi problem yang memerlukan perhatian bersama. Tapi untuk kontek pembangunan infrastruktur, telah sesuai jalur. Walau itu juga banyak menghadapi tantangan. Namun Tjahjo yakin, bila perencanaan pembangunan bisa disusun dengan fokus, segala tantangan bisa dijawab.
"Jadi saya kira kuncinya ada pada masalah perencanaan anggaran. Mohon perencanaan anggaran juga harus dilihat secara detail, programnya apa, dan memastikan program itu bisa berjalan," kata dia.
Intinya program pembangunan itu katanya harus fokus. Ia pun kemudian bercerita saat berkunjung ke perbatasan awal- awal jadi Mendagri. Di sebuah wilayah perbatasan, ia temui terminal bis yang megah tapi terbengkalai. Artinya, dalam membangun terminal itu tak fokus. Tidak direncanakan dengan matang. Akhirnya terminal itu sia-sia.
"Sebuah waduk di Jawa Barat, yang meletakkan batu pertama waktu itu jaman presiden pertama Bung Karno, tapi baru diselesaikan, dialirkan airnya oleh Pak jokowi. Jadi antara perencanan, dan memastikan program ini selesai atau tidak penting. Jangan pokoknya bangun dulu. Contoh Hambalang itulah, kusut itu," kata Tjahjo.
Arahan Presiden Jokowi sendiri cukup jelas kata Tjahjo. Kepala negara selalu menekankan pentingnya membangun konektivitas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ini sangat penting agar pembangunan berjalan efektif dan efisien.
# GA-003 | humas kemendagri
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment