Pastikan Hak Administrasi Kependudukan Terpenuhi, Dukcapil Kota Padang Jemput Bola Layani Lansia dan Disabilitas

GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif melalui program Pelayanan Peduli Warga Emas. Kegiatan ini dilaksanakan di Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, serta Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kamis (6/8/2026).

Program jemput bola tersebut menyasar warga lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan mobilitas sehingga sulit mengakses layanan administrasi kependudukan di kantor pelayanan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Disdukcapil melakukan perekaman data biometrik secara langsung di lokasi. Langkah ini bertujuan memastikan setiap warga memiliki dokumen kependudukan yang sah, seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), sehingga hak-hak sipil mereka dapat terpenuhi dan akses terhadap berbagai layanan publik tidak terhambat.

"Pelayanan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Padang dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, mudah dijangkau, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dengan mendatangi langsung warga yang membutuhkan, pemerintah berupaya menghilangkan hambatan akibat kondisi fisik, usia, maupun kesehatan", ungkap Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan.

Disdukcapil Kota Padang juga menegaskan bahwa kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak dasar setiap penduduk sekaligus menjadi syarat penting untuk memperoleh berbagai layanan, mulai dari pelayanan kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga berbagai program pemerintah lainnya.

Ke depan, Disdukcapil Kota Padang akan terus memperluas pelayanan jemput bola sebagai bentuk komitmen menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, humanis, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Melalui inovasi tersebut, diharapkan tidak ada lagi warga yang kehilangan hak-hak sipilnya hanya karena keterbatasan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, ulas Ances.
(deni)