Balai PBPK Sumbar Gandeng Kejaksaan Kawal Administrasi Kegiatan Tanggap Bencana Penyediaan Air Minum

GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) – Dalam upaya mewujudkan tertib administrasi sekaligus menjamin mutu pelaksanaan pekerjaan tanggap bencana penyediaan air minum di Provinsi Sumatera Barat, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (PBPK) Sumatera Barat mengajukan permohonan pendampingan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Permohonan tersebut mendapat respons positif dari Kejaksaan Agung dengan menurunkan tim yang dipimpin oleh Kasubdit IV.B pada Direktorat IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) yang membidangi Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS), Alamsyah, S.H., M.H.

Dalam pertemuan yang membahas rencana pendampingan tersebut, Alamsyah menyampaikan apresiasi atas langkah yang diambil Balai PBPK Sumbar. Menurutnya, Kejaksaan Agung akan terlebih dahulu mempelajari serta meneliti urgensi dari permohonan tersebut sebelum memberikan pendampingan.

"Kami menyambut baik permohonan ini, dan akan mempelajari serta meneliti terlebih dahulu," ujar Alamsyah.

Sementara itu, Kepala Balai PBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa paket pekerjaan tanggap bencana penyediaan air minum merupakan kegiatan yang sangat penting karena dilaksanakan dalam masa tanggap darurat. Oleh sebab itu, proses pelaksanaannya harus dilakukan secara cepat tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan maupun ketertiban administrasi.

Menurut Maria, pendampingan dari Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan kepastian dan penguatan dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Paket tanggap bencana ini merupakan kegiatan yang cukup penting dan dilaksanakan pada masa tanggap bencana. Oleh karena itu, selain dituntut cepat, pelaksanaannya juga harus tepat mutu dan yang paling penting tepat administrasinya," ungkap Maria.

Melalui sinergi antara Balai PBPK Sumbar dan Kejaksaan Agung, diharapkan pelaksanaan pekerjaan tanggap bencana penyediaan air minum di Sumatera Barat dapat berjalan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat terdampak bencana.
(deni)