Aroma "deep state" Tercium di Kementerian PU, Adakah Campur Tangan Oknum Legislatif..?

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, saat memberikan keterangan pers di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/03/2026).

GoAsianews.com
Jakarta - Isu mengenai keberadaan “deep state” atau jaringan kekuasaan tersembunyi kembali mencuat, kali ini dikaitkan dengan lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sejumlah pengamat menyoroti dugaan adanya kelompok internal yang memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan kebijakan, bahkan disebut-sebut tidak sepenuhnya sejalan dengan struktur resmi pemerintahan.

Istilah “deep state” sendiri merujuk pada dugaan keberadaan aktor-aktor non-formal dalam birokrasi yang memiliki kendali signifikan terhadap arah kebijakan, meskipun tidak selalu tampak di permukaan. Dalam konteks Kementerian PU, isu ini mencuat seiring dengan sorotan terhadap sejumlah proyek strategis yang dinilai tidak transparan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya.

Beberapa sumber menyebutkan bahwa terdapat indikasi campur tangan dari pihak luar, tidak tertutup kemungkinan ada aksi nakal dari pihak yang berhubungan dengan oknum legislatif, dalam menentukan prioritas proyek maupun distribusi anggaran. Dugaan ini muncul dari pola komunikasi dan keputusan yang dinilai tidak sepenuhnya mengikuti mekanisme formal.

Pengamat kebijakan publik menilai, jika benar ada intervensi semacam ini walau secara tidak langsung, maka hal ini berpotensi merusak tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keterlibatan pihak legislatif seharusnya berada pada fungsi pengawasan dan penganggaran secara institusional, bukan pada intervensi teknis  proyek.


Dody Hanggodo : Ada Praktik “deep state” di Kementerian PU 

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara tegas membongkar dugaan praktik “deep state” di internal Kementerian PU. Ia menyebut adanya indikasi pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) yang merasa kebal terhadap hukum dan pengawasan atau “untouchable”.

Pernyataan tersebut disampaikan Dody usai menelaah draf laporan setebal 50 halaman yang mengungkap kejanggalan terkait dugaan penyimpangan anggaran di kementeriannya.

“Saya hanya mau mengonfirmasikan apa yang disampaikan Bapak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar, deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU,” ujar Dody kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/3).

Dody mengungkapkan bahwa praktik “deep state” serta pejabat yang terkesan kebal hukum tersebut bukanlah hal baru, melainkan telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan di internal kementerian.

“Ada (deep state dan dirjen untouchable). Ini bukti yang sudah clear. Benar-benar clear, saya melongo baca laporan tersebut, dan itu justru mengarah ke saya,” kata Dody.

Ia mengaku sejak awal sudah mencurigai adanya praktik tersebut, namun tidak menyangka skalanya begitu besar hingga berani mengabaikan otoritas menteri.

“Saya sudah merasa ada deep state di Kementerian PU, tapi saya nggak pernah mengira sejauh ini mereka beraninya, bahkan ke Menteri pun nggak peduli,” ujarnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dody menegaskan akan melakukan audit internal secara menyeluruh serta melanjutkan rotasi jabatan di posisi strategis guna meminimalisir potensi penyimpangan.

“Yang paling mudah itu sering-sering ganti kepala Baleg, Kasatker, PPK, karena uangnya di situ kan. Uangnya memang muter di PPK, Kasatker, Kepala Baleg, tapi memang ada alirannya ke atas. Paling benar diputar aja,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa praktik aliran dana yang selama ini terjadi telah menjadi kebiasaan yang tidak boleh lagi dilanjutkan.

“Aliran itu sudah biasa, dan kebiasaan ini tidak boleh dilanjutkan dan tidak seharusnya lagi dikerjakan,” pungkas Dody.
(Grd/d)