 |
| Jalur Padang - Bukittinggi pada ruas "Lembah Anai" saat ini tengah dikebut perbaikannya. |
GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Direktorat Jenderal Bina Marga, Oktaviano Dewo Satriyo Putro, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesiapan jalur mudik Lebaran 2026 di wilayah Sumatera Barat.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan Kementerian Pekerjaan Umum dalam memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Direktur SSPJJ menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh ruas jalan nasional berada dalam kondisi mantap, aman, dan nyaman dilalui masyarakat selama periode mudik.
"Monitoring ini dilakukan untuk memastikan jalur mudik Lebaran dapat berfungsi optimal sehingga perjalanan masyarakat berlangsung aman, lancar, dan minim hambatan," ujarnya, Selasa (24/02/2026).
Adapun ruas jalan yang menjadi lokasi monitoring meliputi Ruas PPK 1.2 Batas Baso - Batas Riau, Ruas Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang. serta Ruas PPK 2.1 Batas Kota Padang -Sawahlunto.
Perhatian khusus juga diberikan pada kawasan Lembah Anai. Pada periode H-7 hingga H+7 Idul Fitri, jalur di kawasan tersebut direncanakan dapat dioperasikan melalui dua lajur guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan.
Kegiatan monitoring turut dihadiri oleh Julia Augustine selaku Kepala Subdirektorat Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan Jalan, Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi beserta jajaran di lingkungan BPJN Sumatera Barat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional secara menyeluruh, sehingga arus mudik dan balik Lebaran 2026 di Sumatera Barat dapat berlangsung tertib, lancar, serta selamat bagi seluruh pengguna jalan. (*)
Sebagai mitra kerja, Media online goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar