Wako Padang Fadly Amran : Kebijakan Pengadaan Harus Tumbuhkan Ekonomi Lokal - Go Asianews

Breaking


Wednesday, June 4, 2025

Wako Padang Fadly Amran : Kebijakan Pengadaan Harus Tumbuhkan Ekonomi Lokal



GoAsianews.com
Padang (SUMBAR)
– Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar urusan administrasi belanja, melainkan alat strategis untuk membangkitkan ekonomi lokal.


Pesan ini disampaikan dalam pertemuan bersama PA/KPA, PPK, PPTK, dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan UKPBJ Kota Padang tahun 2025, Selasa (3/6/2025) di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang.


Fadly menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran pengadaan harus bisa memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK).


“Kalau kita serius ingin ekonomi lokal tumbuh, ya mulailah dari kebijakan pengadaan kita sendiri. Jangan habis ratusan miliar tapi pelaku usaha lokal hanya jadi penonton,” tegasnya.


Menurut Fadly, berbagai metode pengadaan seperti e-purchasing, pengadaan langsung, hingga tender terbuka, semestinya menjadi ruang bagi UMKK lokal untuk tampil.


Apalagi pemerintah pusat telah membuka jalur dengan katalog elektronik yang kini mencakup berbagai jenis usaha dari kuliner, ATK, percetakan, hingga konstruksi.


“Jangan katalog hanya jadi formalitas. Kalau mau mendukung UMKM, fasilitasi mereka masuk ke dalam sistem. Kalau tidak bisa bersaing karena teknis, bantu mereka, damping mereka,” katanya.


Ia juga menyoroti target alokasi minimal 40% anggaran pengadaan untuk UMKM yang harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar angka di laporan.


“Angka itu belum cukup kalau tidak berdampak ke lapangan. Yang kita kejar bukan sekadar persentase, tapi perubahan di masyarakat,” ujarnya.


Fadly Amran juga menegaskan pentingnya
kompetensi pejabat pengadaan. Ia menuntut agar setiap PPTK memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan, bahkan menyebut bahwa ke depan ASN yang memiliki sertifikasi PBJ akan diprioritaskan untuk promosi jabatan.


“Kalau tidak paham regulasi, jangan harap bisa percepat belanja. Tertib administrasi juga akan berantakan,” tegasnya.


Ia meminta PA/KPA menginstruksikan seluruh pejabat eselon III dan IV mengikuti pelatihan kompetensi PBJ, dengan fasilitasi dari BKPSDM dan bagian PBJ. (*)

No comments:

Post a Comment

Selamat datang di www.goasianews.com, Terima kasih telah berkunjung.. Semoga anda senang! Tertanda Pemred:
-->