Goasianews.com
Jakarta - Pemerintah tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati yaitu dengan mengikuti perundang-undangan dan mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan, ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (25/6/2018).Dia juga memastikan pemerintah akan menjaga keuangan negara dengan baik.
Pernyataan Sri Mulyani tersebut untuk menepis pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang melontarkan kritik atas utang Indonesia saat ini. Prabowo menyatakan total utang sampai saat ini hampir mencapai Rp 9.000 triliun. Jumlah itu merupakan gabungan seluruh komponen seperti utang pemerintah, utang BUMN, ditambah dengan utang lembaga keuangan.
Sri Mulyani menjelaskan, jumlah utang yang digabung sebanyak Rp 9.000 triliun sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas. Sehingga, tidak sesuai jika kemudian total utang secara keseluruhan langsung dibandingkan dengan negara lain.
"Di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitaskan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah," jelasnya.
"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi, ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap perbandingan yang sama juga," tambahnya.
Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, hingga 31 Mei 2018 posisi utang Indonesia sebesar Rp 4.169 triliun.
"Posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun. Itu dibanding seluruh PDB tetap di bawah 29 persen kan sekitar itu," tandas Sri Mulyani.
#dn/ merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar