Fadly Amran Tekankan Keterbukaan Informasi Harus Menyentuh Masyarakat

GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik yang cepat, mudah diakses, dan mampu menyentuh langsung masyarakat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan berbagai program dan kebijakan, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai program, kebijakan, capaian pembangunan, maupun berbagai persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Fadly Amran dalam sambutannya pada kegiatan Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 Angkatan III, yang digelar Universitas Negeri Padang (UNP) di UNP Hotel & Convention Center, Senin (14/9/2026).

Fadly Amran menyampaikan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Pemerintah tidak cukup hanya bekerja dan menjalankan program. Masyarakat juga harus mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang sudah dicapai, serta apa saja persoalan yang masih kita hadapi,” ujarnya.

Ia menilai, perkembangan teknologi dan semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi menuntut pemerintah untuk mampu menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan mudah dipahami.

Karena itu, keterbukaan informasi menurutnya tidak boleh hanya berhenti pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi harus diteruskan hingga ke pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik.

“Informasi harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat hanya karena informasi tidak tersampaikan dengan baik,” katanya.

Fadly juga mendorong jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami berbagai kebijakan dan program pembangunan secara utuh serta dapat ikut berpartisipasi dalam mengawal pelaksanaannya.

Ia berharap pelaksanaan Sekolah Keterbukaan Informasi Bersertifikat 2026 dapat memperkuat pemahaman dan kompetensi para peserta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

“Kita ingin membangun pemerintahan yang hadir, terbuka, dan komunikatif. Ketika informasi mudah diperoleh masyarakat, maka partisipasi publik juga akan semakin kuat,” pungkasnya.
(deni)