Kecelakaan Lalin di Solok Selatan. Bongkar Aroma Penyelundupan BBM Subsidi

GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Diduga karena rem blong, sebuah mobil box yang diduga membawa BBM ilegal jenis solar mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pinti Kayu Gadang, Solok Selatan.

Kendaraan tersebut dilaporkan terguling sebelum akhirnya terbakar di lokasi kejadian. Api dengan cepat membesar dan menarik perhatian warga sekitar.

Belum ada informasi resmi terkait korban jiwa maupun penyebab pasti kecelakaan. Pihak berwenang masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut.


Kontroversi Pengawasan dibalik Kuota BBM Sumbar yang Telah Ditetapkan

BPH Migas akhirnya resmi menetapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2026. Kepastian ini tertuang dalam surat bernomor T-201/MG.05/BPH/2026 tertanggal 19 Februari 2026, yang menjadi acuan utama dalam menjaga stabilitas pasokan energi di seluruh wilayah Sumbar.

Dalam keputusan tersebut, total kuota BBM untuk Sumatera Barat terbagi dalam tiga jenis utama:
 - Solar (JBT): 558.488 Kiloliter

- Pertalite (JBKP): 704.919 Kiloliter

- Minyak Tanah (JBT): 2.144 Kiloliter
 

Dari seluruh daerah, Kota Padang menjadi wilayah dengan alokasi terbesar. Ibu kota provinsi ini mendapatkan jatah Solar 108.950 KL dan Pertalite 156.056 KL, mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, distribusi Minyak Tanah difokuskan secara khusus ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kebijakan ini diambil untuk menjawab kebutuhan energi rumah tangga masyarakat kepulauan yang masih sangat bergantung pada jenis BBM tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menegaskan bahwa kuota ini bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar strategi pengendalian distribusi di lapangan.

“Kuota ini akan menjadi pedoman operasional kami dalam memastikan BBM tersedia merata di 19 kabupaten dan kota,” ujar Helmi beberapa waktu lalu.

Ia juga menyoroti persoalan klasik yang kerap terjadi terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, menurutnya pengawasan akan lebih diperketat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pertamina serta aparat penegak hukum.

"Fokus kami jelas, Solar dan Pertalite harus tepat sasaran. Jangan sampai diselewengkan. Kita ingin mengakhiri antrean panjang di SPBU yang selama ini terjadi,” tegasnya.
(deni)