Organisasi Pers Kecam Penghalangan Jurnalistik di Acara Pelantikan Wawako Padang

GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Aksi penghalangan kerja jurnalistik kembali terjadi di Sumatera Barat. Hari ini Selasa 9 Mei 2023, belasan jurnalis yang hendak meliput pelantikan Wakil Walikota Padang, Ekos Albar yang bertempat di Auditorium Istana Gubernur Sumbar disuruh keluar ruangan acara, yang  diduga dilakukan oleh pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Menurut informasi yang dihimpun dari sejumlah jurnalis yang berada di lokasi, kejadian tersebut mulai dilakukan saat belasan jurnalis dari berbagai media  telah berada di dalam ruang pelantikan, dan acara akan dimulai.

“Pada media-media yang tidak terdaftar dalam peliputan, disilakan keluar dari ruangan. Karena dalam garis pembatas ini sudah ada petugas yang ditugaskan untuk mengambil gambar. Tolong segera keluar,” ujar seorang petugas perempuan serta seorang anggota Satpol PP Sumbar.

Selain itu, seorang petugas berpakaian kemeja putih yang diduga juga pegawai Pemrov Sumbar, juga menyebut agar para jurnalis tidak perlu masuk, karena akan diberikan press release.

Meski telah diprotes oleh beberapa jurnalis karena akan menganggu tugas jurnalistik mereka, namun protes tidak diindahkan. Petugas termasuk anggota Satpol PP bahkan terus memperingati jurnalis, sehingga para peliput termasuk sejumlah jurnalis perempuan, terpaksa meninggalkan ruangan. 

Pembatasan peliputan yang diduga dilakukan oleh pegawai Pemrov Sumbar ini merupakan kalipertama terjadi dalam sejarah pelaksanaan acara pelantikan kepala daerah. Sebelumnya, prosesi ini tetap bisa diliput oleh media.

Sementara itu, setelah selesai prosesi pelantikan, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah saat dimintai keterangan terkait pembatasan jumlah media dalam peliputan, terlihat kaget dan menjelaskan tidak ada pembatasan.

"Biasanya tidak ada pembatasan" ungkapnya.

"Siapa yang menyuruh keluar..?" tanya Mahyeldi pada awak media.

Dan saat ditanyakan terkait sangsi pada petugas yang membatasi peliputan, Mahyeldi mengungkapkan, "Saya harus tahu dulu siapa orangnya," sebut Mahyeldi.

SOP kepanitiaan pelantikan ini mengundang reaksi dari  Organisasi Pers di Sumatera Barat, setidaknya ada Empat Organisasi Pers Sumatera Barat yang mengecam keras kejadian tersebut, serta menyampaikan pernyataan sikap atas kejadian ini.

Peryataan sikap itu disampaikan langsung para pengurus Organisasi Pers di Sumbar, yakni Ketua PFI Padang Arif Pribadi, Ketua AJI Padang Aidil Ichlas, Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi, dan Ketua PWI Sumbar Basril Basyar.

Pernyataan sikap tersebut berisi:

1. Tindakan penghalangan yang dilakukan oleh pegawai Pemrov Sumbar saat pelantikan Wakil Walikota Padang itu, merupakan bentuk penghalangan terjadap tugas jurnalistik. Karena para jurnalis tidak bisa meliput dan kehilangan berita. Sementara berita pelantikan itu juga penting untuk masyarakat.

2. Penghalangan yang dilakukan pegawai Pemrov Sumbar telah melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, berbunyi: Bagi seseorang yang dengan sengaja menghalangi wartawan menjalankan tugasnya dalam mencari, memperoleh dan menyebarluaskan informasi dapat dikenakan pidana.

3. Pemrov Sumbar telah mengabaikan kerja-kerja jurnalistik dan seakan tidak mengakui keberadaan pers, sebagai penyampai informasi kepada publik.

4. Jika alasan ruangan penuh, seharusnya telah disiapkan mekanisme teknis yang disepakati bersama, sehingga tidak ada jurnalis yang kehilangan berita.

5. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah seharusnya segera menindaklanjuti persoalan ini, karena persinggungan dengan jurnalis sudah berulangkali terjadi.

4. Pihak Pemrov Sumbar harus segera menindak jajarannya yang telah mengusir jurnalis. Jika tidak,  Pers Sumatera Barat akan menuntut melalui jalur hukum.

5. Menghimbau seluruh jurnalis untuk selalu mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Padang, 9 Mei 2023
Tertanda:
- Ketua PFI Padang Arif Pribadi.
- Ketua AJI Padang  Aidil Ichlas.
- Ketua IJTI Sumbar Defri Mulyadi.
- Ketua PWI Sumbar Basril Basyar