Goasianews.com
Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melelang barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari beberapa terpidana korupsi.
Lelang diadakan dalam rangkaian Lelang Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Jumat (22/9) hasil kolaborasi DJKN dengan Persatuan Balai Lelang Indonesia (Perbali).
Barang rampasan KPK berhasil dilelang dengan total nilai jual Rp3.481.500.000 dari total nilai limit sebesar Rp2.196.055.000. Hasil lelang seluruhnya disetor ke kas negara, ditambah bea lelang pembeli sebesar 3% dari nilai lakunya.
Lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III yang merupakan unit pelayanan di DJKN berdasarkan permohonan KPK. Tercatat 595 peserta hadir dan bersaing untuk mendapatkan barang rampasan KPK.
Barang- barang tersebut adalah mobil dari berbagai merk dan tipe diantaranya VW Beetle tahun 2012 dengan nilai limit Rp286.750 dan laku terjual Rp396 juta, Toyota Camry tahun 2006 dengan nilai limit Rp31.626.000 laku senilai Rp84 juta, Honda CRV tahun 2004 dengan nilai limit Rp33.198.000 laku senilai Rp67 juta, dan Jeep Wrangler Tahun 2007 dengan nilai limit Rp191.675.000 laku Rp 460 juta. Selain itu satu unit motor dengan nilai limit Rp11.811.000 laku terjual Rp32 juta, satu paket handphone dengan nilai limit Rp2.953.000 laku Rp5,5 juta dan satu paket tas dan koper dengan nilai lmit Rp4.270.000 terjual senilai Rp22 juta.
Barang rampasan KPK tersebut berdasarkan putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap, diputuskan menjadi BMN yang pengelolaannya berada dibawah Kementerian Keuangan yang dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi sendiri diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
Bertindak selaku pejabat lelang KPKNL Jakarta III Muh Rum Hanafi, pejabat penjual Junaedi Effendi, dan Afslager Palomes Tampubolon.
#deni/ DJKN
Lelang diadakan dalam rangkaian Lelang Expo 2017 di Jakarta Convention Center, Jumat (22/9) hasil kolaborasi DJKN dengan Persatuan Balai Lelang Indonesia (Perbali).
Barang rampasan KPK berhasil dilelang dengan total nilai jual Rp3.481.500.000 dari total nilai limit sebesar Rp2.196.055.000. Hasil lelang seluruhnya disetor ke kas negara, ditambah bea lelang pembeli sebesar 3% dari nilai lakunya.
Lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III yang merupakan unit pelayanan di DJKN berdasarkan permohonan KPK. Tercatat 595 peserta hadir dan bersaing untuk mendapatkan barang rampasan KPK.
Barang- barang tersebut adalah mobil dari berbagai merk dan tipe diantaranya VW Beetle tahun 2012 dengan nilai limit Rp286.750 dan laku terjual Rp396 juta, Toyota Camry tahun 2006 dengan nilai limit Rp31.626.000 laku senilai Rp84 juta, Honda CRV tahun 2004 dengan nilai limit Rp33.198.000 laku senilai Rp67 juta, dan Jeep Wrangler Tahun 2007 dengan nilai limit Rp191.675.000 laku Rp 460 juta. Selain itu satu unit motor dengan nilai limit Rp11.811.000 laku terjual Rp32 juta, satu paket handphone dengan nilai limit Rp2.953.000 laku Rp5,5 juta dan satu paket tas dan koper dengan nilai lmit Rp4.270.000 terjual senilai Rp22 juta.
Barang rampasan KPK tersebut berdasarkan putusan hukum yang sudah berkekuatan tetap, diputuskan menjadi BMN yang pengelolaannya berada dibawah Kementerian Keuangan yang dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi sendiri diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi.
Bertindak selaku pejabat lelang KPKNL Jakarta III Muh Rum Hanafi, pejabat penjual Junaedi Effendi, dan Afslager Palomes Tampubolon.
#deni/ DJKN
.jpg)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment