GoAsianews.com
Jakarta - Dalam acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12), Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian PUPR dalam pembangunan berbagai infrastruktur yang merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur secara besar-besaran sejak tahun 2014 membuat daya saing Indonesia meningkat. Dalam IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, peringkat Indonesia meningkat dari 54 pada tahun 2014 menjadi peringkat 51 pada saat ini.
Sementara Menteri Basuki mengatakan, dari 170 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR, sampai dengan tahun 2023 Kementerian PUPR telah menyelesaikan 99 PSN, antara lain 42 bendungan, 2.143 km jalan tol, dan 1,3 juta ha jaringan irigasi baru.
Sedangkan untuk infrastruktur kerakyatan, pada periode 2016-2023 Kementerian PUPR telah membangun 583 jembatan gantung. Khusus untuk pembangunan pasar, pada periode 2018-2023 Kementerian PUPR telah membangun 29 pasar. Sejak 2016 hingga 2023, kegiatan Padat Karya Tunai di semua sektor PUPR juga menyerap lebih dari 5,4 juta tenaga kerja.
Sementara tahun depan, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian 40 PSN, 70 jembatan gantung, dan pembangunan 30 pasar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Basuki juga mengapresiasi sejumlah pihak atas sinergi, kerja sama, dan dukungan bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR, antara lain Menkeu, Menteri ATR/BPN, Menteri BUMN, Menhub, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala Otorita IKN.
Sumber: IG kemenpupr
.jpg)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment