 |
| Pembangunan jalan lingkungan dikawasan pemukiman Kelurahan Pasar Ambacang. (Foto: Investigasi) |
GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Saat ini, Dinas PRKPP Prov.Sumbar tengah mengelola sebanyak 894 paket kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Prov.Sumbar.
894 paket kegiatan fisik ini terbagi dalam beberapa jenis kegiatan, yakni MCK, Drainase, dan Jalan Lingkungan, melibatkan pihak ketiga (rekanan) dengan sistem penunjukan langsung (PL).
Sebahagian besar kegiatan ini tengah berjalan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
Sebelumnya, Gonjang-ganjing adanya permainan antara Perusahaan pembuat Perencanaan dengan oknum pejabat di Dinas terkait sempat sentral keluar.
Saat ini, kegiatan pembangunan fisik tengah berjalan, seperti yang terpantau dibeberapa lokasi, salah satunya pembangunan jalan lingkungan dikawasan pemukiman Kelurahan Pasar Ambacang.
"Kami berhap Dinas-dinas dilingkungan Pemprov Sumbar senantiasa berkerja sesuai standar aturan yang berlaku, apalagi kegiatan yang menyangkut pengadaan atau fisik yang hasilnya bisa dilihat oleh publik" ucap Nurdiansyah (19/08) dikomplek Masjid Raya Sumbar saat diminta tanggapannya.
"Karena pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai spek dan RAB tentu akan menjadi sorotan dan kejaran APH (Aparat Penegak Hukum)" ulasnya.
"Sebagai masyarakat, secara pribadi saya prihatin juga mendengar ragam problema yang terjadi dikepemimpinan Buya (Gubernur Sumbar Mahyeldi) beberapa kurun waktu ini"
"Seperti mencuatnya beberapa kasus indikasi korupsi pengadaan sapi (2021) dan pengerjaan lanjutan pembangunan gedung Budaya Sumbar (2021) yang saat ini tengah bergulir di Kejati Sumbar.
Terkait kegiatan yang bersumber dari dana pokir DPRD yang dikelola oleh Dinas PRKPP Sumbar saat ini, Nurdiansyah berpendapat, "hal ini bisa menjadi perangkap offside (hal negatif) dalam penilaian kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar jika dinas terkait bermain- main dalam pelaksanaannya," ucap Nurdiansyah. (deni/tim).
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment