Sopir Truk ODOL Demo, Kemenhub: Kita Akan Diskusi Dengan Asosiasi Pengemudi

GoAsianews.com

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turun tangan atas aksi demo sopir truk perihal aturan Over Dimensi Over Load (ODOL).

Bahkan, sopir truk ini memblokir jalan tol Jakarta-Bandung yang membuat macet kedua jalur baik arah Jakarta maupun Bandung.

Sopir truk ini demo menolak keras aturan zero ODOL diberlakukan pada 2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, dalam waktu dekat akan menggelar diskusi dan mengundang kembali asosiasi pengemudi truk yang masih belum menerima kebijakan tersebut.

“Kami (Kemenhub) dalam waktu dekat mau ketemu, mau mengundang para asosiasi pengemudi, ya paling cepat minggu ini kalau tidak minggu depan kami akan mencari titik temu sebenarnya apa yang diharapkan, ” kata Budi Setiyadi saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Kemenhub akan mengajak diskusi dan mencari titik temu apa yang sebenarnya yang diharapkan dari pihak asosiasi yang masih belum menerima kebijakan zero ODOL ini.

“Kita akan cari titik temu, saya ingin menyampaikan juga pengemudi truk besar itu anda sebagai korban juga apa kemudian jika mengangkut barang yang tidak sesuai ukuran akan membahayakan. Bahaya akan mengancam,” ujarnya.

Banyak pengemudi mobil bermuatan besar, truk misalnya tidak menyadari dampak kecelakaan jika mengangkut dengan kapasitas di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian yang besar di masa mendatang.

“Kepada rusaknya jalan, dan kami akan sosialisasikan lagi lebih masif. Sebenernya mereka masih belum semuanya ngerti dan belum paham soal keselamatan masih diabaikan dari kejadian sebelumnya dan ini butuh dukungan dari semua pihak,” katanya.

Meski begitu, Kemenhub menegaskan masih akan terus mengenjot untuk normalisasi truk ODOL dan merealisasikan wacana zero ODOL di tahun 2023.

“Pokoknya akan terus kami sosialisasikan, normalisasi sudah dilakukan kemarin di Banyuwangi ada ribuan yang telah dinormalisasi truknya. Itu pengemudi atau driver truknya juga yang mau. Jadi enggak semua asosiasi menolak kebijakan ini,” katanya.

(dni)