Goasianews.com
Jakarta - Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan akan memboyong tiga pemenang sayembara desain ibukota negara ke lokasi di Kalimantan Timur, pada 27 Desember mendatang.
Nantinya, Kementerian PUPR bersama para arsitek menyesuaikan desain ibu kota baru.
"Kan pasti ada plus minusnya masing-masing, kalau bisa disinergikan yang plus-plusnya," kata Basuki usai menghadiri acara open house di rumah dinas Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jalan Widya Chandra V, Jakarta Selatan, Rabu (25/12).
Dia memperkirakan, proses penyesuaian desain ini bakal memakan waktu 8 bulan, karena perlu penyidikan tanah, pengukuran topografi. Sehingga, pada kuartal keempat tahun 2020 proses pembangunan bisa dilakukan.
Desain utama akan difokuskan pada infrastruktur berupa jalan, bendungan dan prasarana dasar lainnya. Dalam kunjungan itu, juga akan menentukan titik nol ibu kota baru. Maka, finalisasi desain akan jadi tanggung jawab kementerian pimpinannya itu. "Untuk yang desain fisiknya itu PU," kata Basuki.
Kembali Gelar Sayembara
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan kembali menggelar sayembara untuk desain bangunan ikon negara. Seperti desain istana negara, gedung DPR-MPR, Mahkamah Agung dan lain-lain. Namun ini baru akan dibuka setelah penetapan detil desain.
Basuki memastikan prasarana dasar akan diselesaikan tahun 2020 mendatang. Tetapi terkait pembagian cluster pendidikan, kesehatan dan yang lain akan ditentukan setelahnya. "Untuk yang prasarana dasarnya mudah-mudahan tahun ini," ucapnya.
Disinggung soal anggaran pembangunan, Basuki menyebut belum ada perkiraan. Sebab, itu baru akan terlihat setelah desain detil jadi. Apalagi, setelah kunjungan ke lokasi bersama para arsitek, Presiden Joko Widodo ingin bertemu untuk memberikan saran.
"Setelah itu pak presiden ingin ketemu lagi untuk bisa diberikan masukkan oleh beliau," kata Basuki mengakhiri. [azz]
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment