Dibangun Januari–April 2023, Kaur Umum Lapas Cibinong Mengaku Tak Tahu Sumber Dana 13 Rumah Dinas Mewah

GoAsianews.com
Jakarta — Keberadaan 13 bangunan rumah dinas yang menjadi sorotan Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong kembali menjadi perhatian. Dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9/2026), terungkap bahwa sumber anggaran pembangunan bangunan tersebut belum diketahui secara jelas.

Kepala Urusan Umum Lapas Cibinong, Deni Sugiarto, yang disebut telah menjabat selama sekitar lima tahun, mengaku tidak mengetahui asal-usul anggaran pembangunan 13 bangunan tersebut.

Dalam rapat tersebut, Deni menjelaskan bahwa pembangunan dimulai pada Januari 2023 dan selesai pada April 2023. Namun, meski saat itu dirinya menjabat sebagai Kepala Urusan Umum, ia mengaku tidak dilibatkan dalam proses pembangunan.

“Saya sebagai Kaur Umum tidak sama sekali dilibatkan, Bapak. Dan saya jujur, Bapak, saya tidak tahu-menahu dari mana dan apa dan gimana, Bapak,” ujar Deni dalam rapat.

Keterangan tersebut menjadi sorotan karena urusan umum pada satuan kerja pemerintahan pada umumnya berkaitan dengan berbagai aspek administrasi dan pengelolaan fasilitas. Namun, Deni menyatakan dirinya tidak mengetahui proses maupun sumber pembiayaan pembangunan bangunan tersebut.

Dalam rapat juga terungkap bahwa 13 bangunan tersebut tidak tercatat dalam sistem Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, pembangunan disebut tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN.

Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai status aset, mekanisme pembangunan, serta asal sumber dana yang digunakan untuk membangun 13 rumah dinas tersebut.

Hingga rapat berlangsung, asal-usul pembiayaan pembangunan menjadi salah satu persoalan yang belum terjawab secara terbuka. Keterangan mengenai sumber dana, pihak yang membiayai, proses pengadaan atau pembangunan, serta status pencatatan aset menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan oleh pihak terkait.

Sebelumnya, keberadaan fasilitas khusus di lingkungan Lapas Kelas IIA Cibinong menjadi perhatian setelah Ombudsman RI menemukan indikasi adanya fasilitas khusus atau mewah di area lapas. Temuan tersebut kemudian mendorong dilakukannya pembahasan dan pemeriksaan lebih lanjut oleh instansi terkait.

Dengan adanya keterangan bahwa bangunan tidak tercatat dalam sistem BMN dan disebut bukan berasal dari APBN, transparansi mengenai asal dana dan dasar pembangunan 13 bangunan tersebut kini menjadi pertanyaan utama yang menunggu penjelasan resmi. (rdk)