GoAsianews.com
JAKARTA
— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur ketentuan perampasan kekayaan penyelenggara negara yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Usulan tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam menindak penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan kepada KPK.

Menurut Tanak, negara dapat merampas harta pejabat yang jumlahnya melebihi kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN. Ketentuan serupa juga diusulkan berlaku bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaannya.

"Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas," kata Tanak kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Tanak menilai, pengaturan tersebut penting untuk memastikan transparansi kekayaan penyelenggara negara sekaligus mencegah penyalahgunaan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Melalui RUU Perampasan Aset, kekayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya diharapkan dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meski demikian, mekanisme perampasan aset perlu dirumuskan secara jelas dalam regulasi, termasuk mengenai pembuktian asal-usul kekayaan serta perlindungan hak pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum.

Usulan KPK tersebut menjadi salah satu hal yang dapat dipertimbangkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, terutama untuk memperkuat instrumen hukum dalam upaya memulihkan aset negara dan mencegah praktik korupsi. Dan usulan Tanak tersebut mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat anti korupsi di Indonesia. (dn)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Kunjungi Kami Juga Di


SELAMAT DATANG DI SEMOGA ANDA PUAS