GoAsianews.com
Padang (SUMBAR) - Wali Kota Padang Fadly Amran meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
Fadly menegaskan, dukungan tersebut penting untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh data, dokumen, maupun informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa diminta disiapkan secara lengkap serta disampaikan tepat waktu.
Hal itu disampaikan Fadly Amran saat menerima Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (14/9/2026).
Menurut Fadly, pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan regulasi. Karena itu, jajaran Pemko Padang diminta tidak menghambat proses pemeriksaan, melainkan memberikan akses terhadap data dan informasi yang diperlukan.
"Seluruh OPD terkait harus memberikan dukungan penuh. Data, dokumen, dan informasi yang dibutuhkan harus tersedia secara lengkap dan tepat waktu," tegas Fadly.
Ia juga mengingatkan agar setiap OPD memastikan dokumen administrasi maupun pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 tertata dengan baik. Hal tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif serta memberikan gambaran yang objektif mengenai kepatuhan pengelolaan belanja daerah.
Pemeriksaan pendahuluan kepatuhan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk melakukan evaluasi sekaligus memastikan setiap tahapan pengelolaan belanja daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fadly berharap proses pemeriksaan dapat berjalan secara profesional dan konstruktif, serta menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Pemko Padang, lanjutnya, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dengan dukungan seluruh OPD, pemeriksaan BPK diharapkan dapat berlangsung optimal dan menghasilkan evaluasi yang mampu memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat Kota Padang.
(deni)
Posting Komentar