Goasianews.com
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan salah satu program infrastruktur yang akan dilakukan pada 2020 yaitu pembenahan drainase atau saluran air jalan nasional secara masif.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beberapa waktu lalu. Menurutnya, drainase tidak terpisahkan dengan ruas jalan.
Fungsi drainase kawasan atau lingkungan untuk menghindari terjadinya genangan dan memperpanjang usia jalan. Sementara, drainase yang dibuat pada masa sebelumnya hanya ada disisi jalan, jadi belum terhubung sampai kepada pembuatan saluran air akhir.
"Misalnya jalan di Pantai Utara Jawa, drainase jalan yang tertutup bangunan akan kami buka," ujarnya, dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu (16/6).
Nantinya Direktorat Jenderal Bina Marga (Ditjen Bina Marga) yang akan menjalankan program tersebut. Saat ini Ditjen Bina Marga yang saat ini tengah menyusun desain program pembenahan drainase jalan nasional.
Total anggaran yang diajukan Kementerian PUPR tahun depan mencapai Rp 103,7 triliun, alokasi untuk Bina Marga sebesar Rp 38,8 triliun. Selain drainase, anggaran tersebut akan dipakai untuk pembangunan jembatan gantung yang akan membuka keterisolasisan desa-desa di wilayah terpencil.
Tahun depan, Kementerian PUPR juga akan memperbarui Keputusan Menteri PUPR mengenai penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional yang menggantikan Kepmen PUPR tahun 2015. Penyesuaian penetapan ruas jalan nasional dilakukan setiap lima tahun sekali.
Saat ini panjang jalan nasional adalah 47.107 kilometer. Untuk jalan nasional digunakan marka dengan menggunakan cat warna putih dan kuning. "Jalan yang belum ditetapkan statusnya, seperti jalan perbatasan di Kalimantan akan ditetapkan statusnya tahun depan," ujarnya. (fahira)
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment