Goasianews.com
Jakarta- Kepala Biro Umum Kementerian Agama Syafrizal menerima kunjungan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Tiga belas (13 orang) wakil rakyat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Yusnidarti ini menjajaki tentang alih status Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sijunjung menjadi sekolah tinggi negeri.
"Masyarakat Sijunjung menginginkan sekali adanya sekolah tinggi negeri di sana," ungkap Yusnidarti, Kamis (01/11).
Kepada Syafrizal, Yusnidarti menyatakan keberadaan sekolah tinggi negeri di Kabupaten Sijunjung sebenarnya bukan menjadi kebutuhan masyarakat Sumatra Barat saja, tetapi juga dua provinsi lain yang kebetulan berbatasan dengan Sumbar. Yakni, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau.
"Mahasiswa yang saat ini belajar di STIT Sijunjung berasal dari tiga provinsi tersebut. Maka masyarakat sangat berharap agar sekolah ini dapat menjadi sekolah tinggi negeri," kata Yusnidarti.
Menurut Yus, begitu ia biasa disapa, keinginan masyarakat Sijunjung untuk menjadikan STIT menjadi STIT Negeri diwujudkan salah satunya dengan telah tersedianya tanah yang disiapkan untuk pembangunan areal kampus. "Saat ini telah disiapkan tanah seluas 10 hektare," jelas Yus.
Syafrizal menyambut baik keinginan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sijunjung. "Kami tentu menyambut baik niat ini. Apalagi kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan generasi muda di Sijunjung," ucap Syafrizal.
Untuk mempercepat proses alih status, Syafrizal meminta Pemkab Sijunjung, serta seluruh stakeholder perlu segera untuk melengkapi persyaratan alih status.
"Rasanya tak ada yang dapat kita wariskan bagi generasi muda kita selain pendidikan," pesan Syafrizal.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Ortala Afrizal dan Direktur Pendidikan Tinggi Islam Arskal Salim.
# deni | Humas Kemenag
Sebagai mitra kerja, Media online www.goasianews.com sangat memjunjung tinggi provesionalitas serta komikmen kerjasama pada setiap lembaga publik, baik itu instansi pemerintah maupun lembaga non pemerintah (NGO), dan personil (individu) dalam mempublikasikan profil, kinerja dan ekspost kegiatannya ke masyarakat luas, guna meningkatkan kepercayaan dan meningkatkan kredibiltas serta akuntabilitas.
No comments:
Post a Comment